Pusaka Community

21 Feb

Posted at 02:50h in advokasi, ANALISIS, Fatihul, Fatihul Faizun, keuangan pemerintahan, KPUD Sidoarjo, pemilu, Penataan Dapil Sidoarjo, Rumusan Ideal Dapil 2019 by
0 Likes

Penetapan daerah pemilihan (dapil) menjadi bagian dari tahapan pemilihan umum (pemilu) yang akan diselenggarakan pada tahun 2019. Hal tersebut dijelaskan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan...

25 Nov

Posted at 18:13h in advokasi anggaran, Fatihul, Fatihul Faizun, hukum administrasi negara, kebijakan publik, keuangan pemerintahan, Korupsi DPRD Sidoarjo, KPU Jatim Korupsi, Paijo Sidoarjo, Pilkada Jatim 2018, pusaka sidoarjo by
0 Likes

Untuk mewujudkan pelaksanaa pemilu yang bersih, jujur, transparan dan akuntable, kitas semua tidak dapat berharap pada penyelenggara Pemilu, yakni Badan Pengawas Pemilihan dan Komisi Pemilihan Umum sebagai institusi yang bertanggungjawab atas terlaksanakannya pemilihan umum. Keterlibatan setiap elemen masyarakat (partisipasi) juga sangat diharap dalam proses pemilu,...

19 Okt

Posted at 04:52h in advokasi anggaran, advokasi APBD, anggaran daerah, APBD, blok Brantas, dELTA ARTHA, Fatihul Faizun, Korupsi DPRD Sidoarjo, PD Aneka Usaha, PDAM DELTA TIRTA, RPJPD Sidoarjo, tambang jawa timur, vaizoo by
0 Likes

FATIHUL FAIZUN,S.Sos.Serah terima jabatan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sidoarjo dari M. Sunarto kepada Budi Handaka bisa dibilang merupakan babak baru; dapatkah dia (bisa) melanjutkan proses hukum yang berhasil dibongkar Kajari yang lama? Apa justru para tikus uang rakyat itu akan diloloskan begitu saja, dengan pendapat...

11 Okt

Posted at 03:46h in advokasi anggaran, advokasi korban lumpur, Fatihul Faizun, hukum administrasi negara, kebijakan publik, Korupsi DPRD Sidoarjo by
0 Likes

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena...

Share via
Facebook
Twitter
LinkedIn
Mix
Email
Print
Copy Link
Powered by Social Snap
Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap