Author: Pusaka

Radar Surabaya, 1 Peberuari 2010, pada halaman nasional “Fee Kepala Daerah, Uang Rakyat”. Harus dikembalikan, jika dalam 30 hari tidak dikembalikan masuk katagori korupsi, karena itu termasuk gratifikasi. KPK akan gandeng BI dan Mendagri, untuk menelusurinya pejabat penerimanya. Demikian statmen yang disampaikan oleh Bibit Samar...

Gambaran umum draft RAPBD TA 2010 Kabupaten Sidoarjo; jumlah PAD 267,216,346,425.00 belanaja langsung 454,146,398,518.00 belanja tidak langsung 984,016,038,615.35. Banyak pelanggaran pada proses, dan alokasinya tidak proporsional. Antara lain:1.Pendapatan Melihat turunnya prosentase jenis PAD mulai tahun 2008 hingga R-APBD TA 2009, seakan...

Tunjangan Prestasi Kerja Dewan Komisaris dan Dewan Penasehat tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 360.720.000,00PT BPR Jatim memiliki dua komisaris yaitu Komisaris Utama dan Komisaris Anggota. Penetapan komisaris berdasarkan Akte Pendirian PT BPR Jawa TimurNomor 72 tanggal 21 Desember 2000, dan Nomor 14 Tanggal 21 Agustus...

Usaha kecil menengah (UKM) merupakan bagian dari kekuatan ekonomi rakyat. Maju dan tidaknya UKM bagian dari cerminan konsistensi pemerintah dalam membangun ekonomi kerakyatan. Usaha kecil menengah di Kabupaten Sidoarjo sangatlah terpuruk. Banyak masyarakat yang mempunyai potensi untuk mengembangkan usahanya tetapi mereka tidak mempunyai modal...

Pengertian AdvokasiEdi Suharto dalam makalahnya ”Filosofi dan Peran Advokasi Dalam Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat”, 2006, menulis bahwa Istilah advokasi sangat lekat dengan profesi hukum. Menurut bahasa Belanda, advocaat atau advocateur berari pengacara atau pembela. Karenanya tidak heran jika advokasi seringkali diartikan sebagai “kegiatan pembelaan kasus...

Semangat otonomi daerah—dengan UU 32/2004—selalu menjadi referensi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Karena selain bagian dari bentuk agenda reformasi, otonomi daerah (dissentralisasi) merupakan pilihan sistem pemerintahan daerah yang mempunyai visi pembangunan; mendekatkan program pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Dan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam...

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan...