Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Kabupaten Sidoarjo perlu dilakukan audit secara menyeluruh, dengan asumsi bahwa proses pengelolaan keuangan pada dinas tersebut sering terjadi pelanggaran pada tiap tahunnya (lihat LHP BPK-P dari tahun ke tahun). Kasus terakhir yang paling menonjol adalah skandal 2,4 Milyar...
Sebagaimana Peraturan Presiden bahwa pemberian ganti rugi dampak social korban lumpur melalui akta jual beli tanah dan bangunan. Spesifikasi besaran nilai jual berbeda-beda, tanah kering 1.000.000,-/m² dan tanah basah (sawah) sebesar 120.000,-/ m². Ribuan hektar yang harus dibayar oleh PT Minarak Lapindo Jaya sebagai bagian...
Sejak lahirnya Peraturan Presiden No.14 Tahun 2007 sebagai revisi Keputusan Presiden No.13 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Penanganan Dampak Luapan Lumpur, terkesan pemerintah akan benar-benar menyelesaikan problem dampak luapan lumpur. Namun apa yang terjadi, justru keberadaan mereka di Sidoarjo memperuncing persoalan yang ada atau dapat...
Rencana pengeboran PT Lapindo Brantas Inc. (LBI) pada sumur Banjar Panji di Desa Kalidawer, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo merupakan bagian dari bentuk “penghisapan darah rakyat Sidoarjo” oleh LBI. Lima tahun yang lalu mereka membuat ulah di Desa Siring dan Jatirejo, hingga memporak porandakan sendi-sendi kehidupan...