Jum’at, 19 Nopember 2010, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sidoarjo (BAPPEDA) mengundang sebagian lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang ada di Kabupaten Sidoarjo, guna memberikan masukan terhadap rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo 2011-2015, di ruang kepala BAPPEDA. Kalaupun kita cermati dari draft...
Berbagai sumber media masa di Kabupaten Sidoarjo, pada 5 September 2010, memuat statmen yang disampaikan oleh salah satu anggota Komisi B DPRD Sidoarjo yang mengusulkan program parkir non berlangganan untuk dihapus sebagai bagian item pendapatan asli daerah (PAD). Antara lain alasan yang disebutkan bahwa selama...
Kebijakan pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk memberikan bantuan dana kepada partai politik sebagai operasional tidak perlu dilakukan, mengingat banyak agenda pembangunan yang masih terbengkalai. Dalam arti bahwa bantuan dana tersebut lebih baik dialokasikan untuk menunjang kegiatan pembangunan yang lain, yang menyentuh secara langsung kebutuhan masyarakat...
Berita harian Jawa Pos, pada Kamis 24 Juni 2010, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sidoarjo telah mengeluarkan kebijakan tegas terhadap pengusaha (tower) nakal. Karena tidak mempunyai izin mendirikan tower (HO dan IMB), tiga tower di Kecamatan Sedati akan dikepras dalam waktu dekat. Namun...
Hasil studi yang dilakukan oleh PUSAKA beberapa bulan lalu tentang tower di Kabupaten Sidoarjo akhirnya ditanggapi oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Jawaban surat tersebut bernomor: 503/1097/404.6.2/2010. Kami menilai bahwa jawaban melalui surat yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo masih jauh dari substansi kebijakan yang kita...
Mohon maaf yang sebesar-besarnya, lebih dari dua bulan PUSAKA tidak update data dan tulisan melalui media online pusaka-sda.blogspot.com. Karena banyak kendala teknis sehingga kami tidak aktif untuk update data dan tulisan. Namun tidak kemudian kita pasif untuk kritik terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kami tetap...
Selain dinas perizinan dan penanaman modal (DPPM), Dinas Perhubungan (Dishub) adalah antara lain pihak yang berwenang memberikan izin terhadap pendirian tower. Namun kedua dinas tersebut ada pembagian/batas yang sangat jelas dalam pertanggungjawaban izin tersebut. Sebagiamana Peraturan Bupati No. 76/2008, pasal 18, ayat 2, yang menjelaskan...
Problem saluran telekomunikasi (tower) di Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu bentuk ketidakmampuan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mengelola kebijakan. Karena selain peraturan yang dibuat tanpa mempertimbangankan peraturan yang lebih atas, perencanaan yang dibuat tanpa mempertimbangkan kondisi obyektif di lapangan....
PT Indosat Tbk adalah salah satu perusahaan telekomunukasi yang berusaha mengembangkan usahanya di Kabupaten Sidoarjo. Karena Kab. Sidoarjo merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang potensi pasarnya cukup besar. Hal tersebut tercermin dari pengguna ponsel (telfon genggam) yang terus bertambah. Tidak hanya untuk kalangan...
Pembahasan tentang garis sempadan sebenarnya menjadi kategori dalam konteks permasalahan yang muncul dalam pembangunan tower telekomunikasi di Kabupaten Sidoarjo. Namun karena kompleksitas persoalan yang sering muncul dalam pelaksanaan, yang seringkali menimbulkan ketidakpatuhan terhadap produk hukum yang lain.Secara konseptual, garis sempadan (GS) merupakan garis khayal yang...