05 Sep Hello world!
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing! ...
Uncategorized
16 Dec DPRD SIDOARJO HARUS OPTIMALKAN FUNGSI KONTROL (NYA)
Undang-undang No. 17 Tahun 2014, Pasal 365 menjelaskan bahwa DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tiga fungsi pokok, yakni legislasi, anggaran dan pengawasan. Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di kabupaten/kota (Pasal 2); dijalankan dalam rangka representasi masyarakat, guna mendukung pemerintah dalam...
25 Sep BAPPEDA SIDOARJO HARUS DIAUDIT (Ada Perencanaan Dan Realisasi Kinerja Yang Tidak Rasional)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo harus segera diaudit kinerjanya, karena dari kajian yang telah dilakukan oleh Pusat Studi Kebijakan Publik dan Advokasi (PUSAKA) ada kegiatan yang ganjil, yakni terkait dengan penyusunan KUA dan PPAS. Proses kajian yang kami lakukan bersumber dari beberapa dokumen,...
23 Sep BAPPEDA SIDOARJO BELUM OPTIMAL KAWAL PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Slamet Hermansyah, SHKoordinator Devisi Hukum dan Perencanaan PembangunanUndang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasioanal, pada pasal 1 disebutkan bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam website resmi Badan...
22 Sep PROGRAM PEMERINTAH TERHADAP UMKM DI SIDOARJO BELUM TEPAT SASARAN
Judul yang dimaksud merupakan garis besar dari beberapa perjalanan ketika mendengar keluhan dari para pelaku usaha kecil di Kabupaten Sidoarjo. selama ini program yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Koperasi, Perindag, UKM dan ESDM sangat tidak optimal dan tidak tepat sasaran. Karena Masih...
08 Sep 2015, PEMDA SIDOARJO HARUS SERIUS DAMPINGI UMKM DAN PETANI
Zen Haq, S.KomAnggota Devisi Kajian dan Pemberdayaan MasyarakatPUSAKA SIDOARJOPembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Tahun Aggaran 2015 masih belum dibahas tuntas oleh badan anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo, meskipun peraturan perundang-undangan menentukan bahwa pembahasan KUA-PPAS harus tuntuas pada minggu...
21 Aug KUA-PPAS APBD TA 2015 Belum didog, Anggota Dewan Baru Juga harus Ikut Tanggung Jawab
Abdul Rosyid, S.AP.Devisi Riset dan PemberdayaanPUSAKA SidoarjoManuk Gelathik Cucuk’e Biru, Mari Dilantik Ojok Podo Turu demikian guyonan yang seringkali kita dengar dalam sambutan para petinggi organisasi ketika melakukan kegiatan sacral “pelantikan pengurus”. Iwan Fals dalam kritiknya—kepada wakil rakyat—melalui lagu….”anda dipilih, bukan dilotre” ; sudah tidak...
09 Aug LEGAL VALIDITY RANCANGAN KUA DAN PPAS TAHUN ANGGRAN 2015 KAB. SIDOARJO
Mekanisme proses anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk selanjutnya disingkat APBD membutuhkan waktu yang panjang, berdasarkan lampiran Permendagri No. 37 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2015, bahwa proses APBD dimulai dari perencanaan, pengajuan, pembahasan, pengesahan, dan terakhir pengundangan...
27 Jul Kondisi Pendapatan Daerah 2013-2014 (Rencana Perubahan)
Sumber data: dokumen APBD dan Draft Rancangan Perubahan 2014dioleh oleh : Tim tim data dan advokasi PUSAKABerikut kami membuat tabulasi dengan bentuk presentase terhadap pendapatan daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2013-2014*. Sengaja kami tidak menyebutkan angka-angka (nominal besaran) pada item pendapatan, karena angka yang dimaksud mengalami...
20 Jul DPPKA TIDAK SERIUS, TARGET PENDAPATAN TIDAK (AKAN) OPTIMAL
Judul di atas tentunya (akan) membuat gemes Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA). Namun bagi kami, cacian dan hinaan dari stackholders merupakan bagian dari konsekuensi yang harus kami bayar. Memang situasi di Kabupaten Sidoarjo tidak seperti Kabupaten/kota yang lain. Di Sidoarjo image...