Uncategorized

Undang-undang No. 17 Tahun 2014, Pasal 365 menjelaskan bahwa DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tiga fungsi pokok, yakni legislasi, anggaran dan pengawasan. Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di kabupaten/kota (Pasal 2); dijalankan dalam rangka representasi masyarakat, guna mendukung pemerintah dalam...

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo harus segera diaudit kinerjanya, karena dari kajian yang telah dilakukan oleh Pusat Studi Kebijakan Publik dan Advokasi (PUSAKA) ada kegiatan yang ganjil, yakni terkait dengan penyusunan KUA dan PPAS. Proses kajian yang kami lakukan bersumber dari beberapa dokumen,...

Slamet Hermansyah, SHKoordinator Devisi Hukum dan Perencanaan PembangunanUndang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasioanal, pada pasal 1 disebutkan bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam website resmi Badan...

Zen Haq, S.KomAnggota Devisi Kajian dan Pemberdayaan MasyarakatPUSAKA SIDOARJOPembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Tahun Aggaran 2015 masih belum dibahas tuntas oleh badan anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo, meskipun peraturan perundang-undangan menentukan bahwa pembahasan KUA-PPAS harus tuntuas pada minggu...

Abdul Rosyid, S.AP.Devisi Riset dan PemberdayaanPUSAKA SidoarjoManuk Gelathik Cucuk’e Biru, Mari Dilantik Ojok Podo Turu demikian guyonan yang seringkali kita dengar dalam sambutan para petinggi organisasi ketika melakukan kegiatan sacral “pelantikan pengurus”. Iwan Fals dalam kritiknya—kepada wakil rakyat—melalui lagu….”anda dipilih, bukan dilotre” ; sudah tidak...

Mekanisme proses anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk selanjutnya disingkat APBD membutuhkan waktu yang panjang, berdasarkan lampiran Permendagri No. 37 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2015, bahwa proses APBD dimulai dari perencanaan, pengajuan, pembahasan, pengesahan, dan terakhir pengundangan...