lapindo

30 May

Posted at 14:40h in advokasi anggaran, Fatihul Faizun, Korupsi DPRD Sidoarjo, lapindo, Migas Sidoarjo, PD Aneka Usaha, pusaka sidoarjo by
0 Likes

Sebagiaman yang telah diberitakan banyak media massa beberapa minggu yang lalu, bahwa tanggal 20 April 2017 Tim Kejari Sidoarjo telah melakukan pemeriksaan (ditempat) kantor Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PD AU); setelah Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Sunarto, meningkatkan status skandal Kasus Korupsi di tubuh PD AU...

14 May

Posted at 13:51h in advokasi anggaran daerah, Fatihul Faizun, kebijakan publik, lapindo, lumpur lapindo, pusaka sidoarjo by
0 Likes

Hampir semua media massa harian, baik cetak maupun online, hari ini 14 Mei 2016 memuat berita proses hearing di gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo, antara anggota DPRD dan SKPD terkait dengan PT. Lapindo Brantas Inc (LBI) tentang realisasi besaran dana bagi hasil (DBH) atas kegiatan eksplorasi...

31 Jul

Posted at 13:27h in advokasi anggaran, APBD, gerakan mahasiswa, kpud, lapindo, LSM, PILKADA Sidoarjo by
0 Likes

Adi Surya Supraba,SEDevisi Data dan Kajian PemiluBerdasarkan Undang-undang No.08 Tahun 2015 bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Serentak se Indonesia sebanyak 269 Daerah, dan di Jawa Timur sebanyak 19 Kabupaten/Kota yang akan dilaksanakan pada tanggl 9 Desember...

05 Feb

Posted at 05:16h in advokasi, bupati sidoarjo, lapindo, LSM, lumpur lapindo, pusaka by
0 Likes

Sejak awal sudah ada indikasi bahwa proses penyelesaian luberan lumpur di Kec. Porong, Tanggulangin, dan Jabon, Kabupaten Sidoarjo tidak akan dapat selesai sebagaimana harapan masyarakat korban lumpur. Indikator yang paling sederhana adalah soal uang kontrak. Dalam formulir yang disediakan oleh PT Lapindo Brantas Inc (LBI)warga...

16 Jan

Posted at 20:21h in bupati sidoarjo, korupsi, lapindo, lumpur lapindo, PT BPR Jatim, pusaka by
0 Likes

Tunjangan Prestasi Kerja Dewan Komisaris dan Dewan Penasehat tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 360.720.000,00PT BPR Jatim memiliki dua komisaris yaitu Komisaris Utama dan Komisaris Anggota. Penetapan komisaris berdasarkan Akte Pendirian PT BPR Jawa TimurNomor 72 tanggal 21 Desember 2000, dan Nomor 14 Tanggal 21 Agustus...