lumpur lapindo

Hingga hari ini, penegak hukum masih belum memutuskan "siapa yang salah" atas dugaan penyalahgunaan wewenang di tubuh PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo. Namun, Kejaksaan Negeri Sidoarjo sudah menetapkan tersangka atas problem tersebut, yakni Direktur Utama.Mari kita coba cermati satu-persatu problem yang ada di perusahaan daerah...

Gonjang-ganjing di tubuh PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo hingga kini belum tuntas. H. Nur Ahmad Syaifuddin, SH. (Wakil Bupati Sidoarjo) yang ditunjuk Bupati Sidoarjo sebagai Pejabat Sementara (Direktur Utama) harus mengeluarkan stamina "super ekstra". Kenapa ? Karena proses berjalannnya sistem pelayanan air bersih oleh PDAM...

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa ada potensi sumberdaya alam di Kabupaten Sidoarjo, yakni Gas Bumi yang sudah berhasil dieksploitasi oleh pemerintah, dan mempercayakan kepada Lapindo Brantas Inc (LBI) sebagai kontraktor. Namun demikian, beberapa bulan terakhir, hampir di semua media massa memuat problem tatakelola Migas tersebut....

Hampir semua media massa harian, baik cetak maupun online, hari ini 14 Mei 2016 memuat berita proses hearing di gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo, antara anggota DPRD dan SKPD terkait dengan PT. Lapindo Brantas Inc (LBI) tentang realisasi besaran dana bagi hasil (DBH) atas kegiatan eksplorasi...

Keluarnya semburan lumpur di sumur banjar panji 1 (BJ-1) di blok brantas merupakan bukti kongkrit bahwa PT Lapindo Brantas Inc (LBI), selaku kontraktor "tidak pecus" dalam melakukan eksplorasi. Dari hasil audit kinerja yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) bahwa ada kesalahan...

Menanggapi Statmen Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo yang dimuat oleh Media Harian Jawa Pos pada Hari Selasa, Tanggal 19 April 2016 Tentang Agenda Pembentukan Perusahaan Daerah (PD)Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sidoarjo mengatakan bahwa pentingnya dibentuk Perusahaan Daerah (PD) bidang property dan pasar guna peningkatan...

Kritik terhadap Implentasi Kaidah Partisipatif  dalam RPJPD Tahun 2005-2025 Kabupaten SidoarjoPENDAHULUANSesuai  amanah Pasal 260 Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah  sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun  2015  tentang Perubahan  Kedua Atas Undang-Undang  Nomor 23 Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah,  bahwa dalam  rangka  penyelenggaraan pemerintahan daerah  disusun  perencanaan  pembangunan  daerah  sebagai  satu kesatuan ...

Pemerintah Kab. Sidoarjo terbukti gagal dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Karena telah dari hasil riset keuangan daerah, bahwa rasio efektifitas pengelolaan keuangan daerah terbukti paling sakit (2009-2013) dan Negatif (2010-2014)Menurut National Committe On Govermental Accounting (NCGA) yang saat ini menjadi Govermental Accounting Standars Boards (GASB), Anggaran...

Hasil eksploitasi Gas Bumi di lapangan Wunut, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo yang dibeli oleh Perusahaan Daerah (PD) Aneka Usaha untuk dijual guna peningkatan pendapatan daerah ternyata tidak ditemukan setor ke Kas Daerah. Pertanyaannya kemudian, kemana hasil penjualan tersebut ?PT Lapindo Brantas Inc (LBI) pada tahun...

Melaksanakan tahapan pemilihan kepala daerah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh KPUD, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No. 8 Tahun 2015, Pasal 14 yang berbunyi: KPUD Kabupaten/Kota wajib melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan tepat...