gerakan mahasiswa

Pemerintah Kab. Sidoarjo terbukti gagal dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Karena telah dari hasil riset keuangan daerah, bahwa rasio efektifitas pengelolaan keuangan daerah terbukti paling sakit (2009-2013) dan Negatif (2010-2014)Menurut National Committe On Govermental Accounting (NCGA) yang saat ini menjadi Govermental Accounting Standars Boards (GASB), Anggaran...

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia No. 02 Tahun 2015 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM, bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten-Kota mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap proses pengadaan logistik...

Proses rekapitulasi hasil coklit DP4 oleh PPS dan PPDP sudah berlangsung. Sesuai dengan tahapan yang ditetapkan oleh KPUD, tahapan selanjutnya adalah penetapan (hasil coklit) menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS), selanjutnya akan ditetapkan menjadi DPT. Dinamika dalam pemilihan umum setelah rekapitulasi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah...

Undang-undang No. 1 Tahun 2015 menyebutkan bahwa penyelenggara pemilihan kepala daerah (Pilkada) KabupatenKota adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)  dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Namun, Keduanya berjalan pada fungsi dan peran masing-masing sebagaimana amanah konsitusi, yakni KPUD diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala daerah, sedangkan...