bupati sidoarjo

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu dinas yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dimaksud adalah mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset, serta merumuskan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan,...

Menteri Kesehatan, Endang Rahayu Sedyaningsih, dalam pengantar pedoman pelaksanaan program Jamkesmas 2010, menyebutkan bahwa Kesehatan adalah hak dasar setiap individu dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk masyarakat miskin. Konstitusi  negara dan Undang-Undang No 40/2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional mengamanatkan untuk memberikan...

Rencana pengeboran PT Lapindo Brantas Inc. (LBI) pada sumur Banjar Panji di Desa Kalidawer, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo merupakan bagian dari bentuk “penghisapan darah rakyat Sidoarjo” oleh LBI. Lima tahun yang lalu mereka membuat ulah di Desa Siring dan Jatirejo, hingga memporak porandakan sendi-sendi kehidupan...

Bank adalah suatu lembaga yang lahir karena fungsinya sebagai agent of trust dan agent of development. Yang dimaksud sebagai agent of trust adalah suatu lembaga perantara yang dipercaya untuk melayani segala kebutuhan keuangan dari dan untuk masyarakat. Sedangkan sebagai agent of development , bank adalah...

Berita harian Jawa Pos, pada Kamis 24 Juni 2010, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sidoarjo telah mengeluarkan kebijakan tegas terhadap pengusaha (tower) nakal. Karena tidak mempunyai izin mendirikan tower (HO dan IMB), tiga tower di Kecamatan Sedati akan dikepras dalam waktu dekat. Namun...

Mohon maaf yang sebesar-besarnya, lebih dari dua bulan PUSAKA tidak update data dan tulisan melalui media online pusaka-sda.blogspot.com. Karena banyak kendala teknis sehingga kami tidak aktif untuk update data dan tulisan. Namun tidak kemudian kita pasif untuk kritik terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kami tetap...

Selain dinas perizinan dan penanaman modal (DPPM), Dinas Perhubungan (Dishub) adalah antara lain pihak yang berwenang memberikan izin terhadap pendirian tower. Namun kedua dinas tersebut ada pembagian/batas yang sangat jelas dalam pertanggungjawaban izin tersebut. Sebagiamana Peraturan Bupati No. 76/2008, pasal 18, ayat 2, yang menjelaskan...

Pembahasan tentang garis sempadan sebenarnya menjadi kategori dalam konteks permasalahan yang muncul dalam pembangunan tower telekomunikasi di Kabupaten Sidoarjo. Namun karena kompleksitas persoalan yang sering muncul dalam pelaksanaan, yang seringkali menimbulkan ketidakpatuhan terhadap produk hukum yang lain.Secara konseptual, garis sempadan (GS) merupakan garis khayal yang...

Menara saluran telekomunasi (tower) merupakan bagian dari program perluasan jaringan perusahaan komunikasi. Pada konteks ini, Pemerintah Daerah tidak boleh tidak untuk melakukan kontrol terhadap bangunan tower. Disisi lain, perijinan yang keluarkan oleh pemerintah daerah—bentuk pungutan—dapat dijadikan bagian dari potensi pendapatan daerah; izin mendirikan bangunan (IMB)...

Berawal dari banyaknya temuan pada pendirian menara saluran telekomunikasi (tower) di Kabupaten Sidoarjo yang bermasalah, pertengahan tahun 2009 DPRD Kabupaten Sidoarjo membentuk panitia khusus (Pansus), tidak lain difungsikan untuk mengusut tuntas pelanggaran oleh birokrasi terkait proses perijinan yang mereka lakukan (hasil konspirasi dengan pengusaha). Proses...