DPRD SIDOARJO HARUS OPTIMALKAN FUNGSI KONTROL (NYA)

DPRD SIDOARJO HARUS OPTIMALKAN FUNGSI KONTROL (NYA)

Undang-undang No. 17 Tahun 2014, Pasal 365 menjelaskan bahwa DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tiga fungsi pokok, yakni legislasi, anggaran dan pengawasan. Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di kabupaten/kota (Pasal 2); dijalankan dalam rangka representasi masyarakat, guna mendukung pemerintah dalam menjalankan pelaksanaan pembangunan.

Ketiga fungsi tersebut tidak mudah dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo. Karena mereka akan membentur sebuah tradisi yang sudah mengakar tajam di lingkungan birokrasi. Tidak kemudian mencari kesalahan siapa ? dan siapa yang harus bertanggungjawab ? tetapi disini kami akan sedikit mengulas realitas dan fakta yang telah terjadi di birokrasi kita yang sampai hari ini masih belum dapat dikatakan “tuntas”, meskipun berbagai upaya sudah dilakukan.

Hasil kajian terhadap dokumen yang ada serta observasi di lapangan, yang kemudian di tunjukkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melalui laporan hasil pemeriksaan. Di sektor pengelolaan keuangan daerah, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset (DPPKA) Daerah Kabupaten Sidoarjo, ke depan harus memperbaiki system operasional kerja yang efektif dan efisien, sehingga dalam melakukan pengelolaan keuangan dapat optimal dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam LHP BPK RI 2013, Nomor 75.A/LHP/XVIII.JATIM/05/2014; menunjukkan bahwa Data piutang pajak belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) masing-masing Wajib Pajak (WP); Berdasarkan daftar tersebut diketahui bahwa dalam database piutang pajak tidak dicantumkan NPWPD masing-masing wajib pajak. Pemeriksaan lebih lanjut pada database piutang pajak menunjukkan adanya identifikasi dengan nama dan alamat wajib pajak yang sama, namun saldo piutang dan nilai penetapan pajak berbeda. Contoh atas hal tersebut adalah pada Pajak Restoran sebagai berikut:

Daftar Database Pajak Restoran dengan Identifikasi yang Sama  
No
Nama WP
Alamat
Saldo piutang per
31 Des 2013
Ketetapan Pajak
Bulan Des 2013
1
a. RM QC
Jl. Raya Lingkar Barat Buduran
15.650.000,00
0,00
b. RM QC
Jl. Raya Lingkar Barat Buduran
4.000.000,00
0,00
2
a. Resto QC
Jl. Raya Pabean Sedati
25.000.000,00
0,00
b. Resto QC
Jl. Raya Pabean Sedati
8.000.000,00
0,00
3
a. BK
Bandara Juanda
0,00
2.400.000,00
b. BK
Bandara Juanda
0,00
5.400.000,00
4
a. Bakso/P.Sln/Smn
Jl. Tengku Umar Sidoarjo
40.000,00
3.927.250,00
b. Bakso/P.Sln/Smn
Jl. Tengku Umar Sidoarjo
0,00
600.000,00
Sumber: LHP BPKP 2014
Tabel di atas menunjukkan adanya wajib pajak dengan identifikasi nama dan alamat sama, namun saldo piutang dan nilai ketetapan pajak daerah berbeda. Pada database piutang pajak tidak dicantumkan NPWPD sehingga tidak diketahui apakah data yang sama tersebut atas WP yang sama atau berbeda.

Fakta di atas tentunya harus dapat dipahami oleh anggota DPRD sebagai bagian dari fungsi pengawasan yang harus dilakukan guna perbaikan system kinerja para birokrat di Kabupaten Sidoarjo. Tidak lain yang kemudian menjadi harapan besar kita bersama adalah dengan perbaikan system kinerja birokrasi, pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat lebih optimal dari sebelumnya. (Crew)
1 Comment

Post A Comment

Share via
Copy link
Powered by Social Snap