Pusaka Community

Revisi kedua Perpres 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo BPLS) yang antara lain menyebutkan tentang perkembangan peta terdampak—penetapan pada 22 Maret 2007—ternyata masih saja tidak berpihak kepada korban luberan lumpur di Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut dapat kita lihat dari fakta di lapangan, bahwa...

DP 20 % ternyata berakibat negatif bagi warga Renokenongo, akibat-akibat negatif ini apabila tidak segera ada pananganan yang serius maka apapun bentuk sisa pembayaran 80 % nantinya justru akan menjadikan korban lumpur malah memperpanjang daftar gelandangan di Republik ini. Akibat-akibat negatif tersebut diantaranya :1.Perilaku Komsumtif:...

Perpres 40 Tahun 2009 sebagai Perubahan atas Perpres 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) semakin tidak dapat memperjelas ganti rugi yang akan diberikan kepada korban. Sehingga dapat kita katakan bahwa perubahan Perpres 40/2009 masih jauh dari substansi sebagaimana kebutuhan dan hak daripada...

Media ini merupakan layanan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam upaya membangun komunikasi dengan masyarakat Sidoarjo dimanapun berada secara langsung. Masyarakat dapat mengadukan segala permasalahannya kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui media ini. tidak saja permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan masyarakat, tetapi juga semua aspek...

Kejelasan ganti rugi sebagai dampak dari semburan di Porong, Sidoarjo sebagaimana penetapan Perpres 40/2009 untuk korban di luar peta terdampak (Perpres 14/2007) merugikan warga. Dan dapat kita nilai bahwa kebijakan tersebut menindas korban yang sudah teraniaya beberapa tahun lalu (semenjek lumpur meluber ke pemukiman warga).Sebagaimana...