Kejelasan ganti rugi sebagai dampak dari semburan di Porong, Sidoarjo sebagaimana penetapan Perpres 40/2009 untuk korban di luar peta terdampak (Perpres 14/2007) merugikan warga. Dan dapat kita nilai bahwa kebijakan tersebut menindas korban yang sudah teraniaya beberapa tahun lalu (semenjek lumpur meluber ke pemukiman warga).Sebagaimana...
Sebagai revisi dari Keppres 13 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Di Sidoarjo, muncullah Perpres 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), dan seterusnya hingga terakhir Perpres 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun...
Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat (P3M) online yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, sebagai fasilitas untuk masyarakat pengguna pelayanan publik. Fasilitas yang dimaksud adalah ketika ada pelayanan yang kurang memuaskan atau dinilai menyalahi prosedur yang ada dibuka seluas-luasnya kepada masyarakat pengguna layanan untuk mengirim pengaduan (online)...
Kejahatan korporasi Kejahatan korporasi dalam sistim hukum Indonesia, tidak hanya dikenal dalam UU No.23/1997. Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang (money laundering) juga mengatur pertanggungjawaban atas kejahatan korporasi. Sebagaimana dikutip dari makalah Patra Zen mengenai "Kejahatan...