Pusaka Community

Adi Surya Supraba,SEDevisi Data dan Kajian PemiluBerdasarkan Undang-undang No.08 Tahun 2015 bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Serentak se Indonesia sebanyak 269 Daerah, dan di Jawa Timur sebanyak 19 Kabupaten/Kota yang akan dilaksanakan pada tanggl 9 Desember...

Dari hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang diterbikan pada tahun 2014, bahwa di Percetakan Delta Grafika teridentifikasi penyertaan modal sebesar Rp3.177.598.723,00, hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 1998 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang menyebutkan bahwa perusahaan tersebut...

Preseden buruk di lembaga DPRD Kabupaten Sidoarjo dari masa ke masa. Periode tahun 1999-2004, semua tahu bahwa ada penyalahgunaan wewenang oleh pimpinan dan anggota DPRD yang dinilai oleh penegak hokum merugikan uang Negara sebesar 21 Milyar. Wal hasil semua pimpinan dan anggota DPRD periode 1999-2004...

Sebagaimana yang telah diberitakan oleh media online local, sidoarjonews, bahwa kritik PUSAKA terhadap besaran kenaikan tarif adalah salah sasaran. Menurut kami, Direktur Utama (Dirut) PDAM Delta Tirta harus lebih professional daripada Dirut Sebelumnya. Salah sasaran yang dimaksud oleh Dirut itu apa ? apakah materi yang...

Pada tahun 2014 Bupati Sidoarjo selaku Kepala Daerah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) No.30 Tahun 2014 Tentang Besaran Kenaikan tarif pelayanan air bersih yang disediakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo; besaran kenaikan tarif hanya sebesar lima persen (5%) dalam setiap tahunnya...

Dalam dokumen laporan hasil pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur (BPK-P Jatim) tahun 2014 menyebutkan bahwa penatausahaan pengelolaan pajak non PBB oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset tidak tertib, sehingga berdampak pada lemahnya akurasi identifikasi wajib pajak dan terjadinya perhitungan...

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu dinas yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dimaksud adalah mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset, serta merumuskan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan,...

Undang-undang No. 17 Tahun 2014, Pasal 365 menjelaskan bahwa DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tiga fungsi pokok, yakni legislasi, anggaran dan pengawasan. Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di kabupaten/kota (Pasal 2); dijalankan dalam rangka representasi masyarakat, guna mendukung pemerintah dalam...

Anggota badan anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kab. Sidoarjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 secara marathon. Karena proses pembahasan terkena kendala teknis kedewanan pada dua bulan terakhir, sehingga pembahasan molor. Bulan Desember sudah tiba, dealine...